Bebas Bersyarat, Kuasa Hukum Habib Rizieq Ucapkan Terima Kasih ke Kapolri dan Kumham

habib rizieq bebas bersyarat
habib rizieq bebas bersyarat

Jakarta – Shihab atau HRS akan dibebaskan bersyarat mulai 20 Juli 2022. Pengacara Habib Rizieq mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Habib Rizieq Shihab telah menyelesaikan proses hukum pada Rabu 20 Juli 2022 dengan mengikuti program bersyarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata kuasa hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/7/2022).

Baca juga: Habib Rizieq langsung ke Petamburan usai Bebas bersyarat hari ini

Aziz menjelaskan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4471 K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 November 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, Habib Rizieq telah menjalankan masa pidananya sesuai putusan. Untuk kejahatan ini, Habib Rizieq telah menjalani lebih dari dua pertiga masa hukumannya.

“Jadi mereka berhak mengikuti program yang bersyarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Aziz kemudian menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Kapolri dan semua pihak yang terlibat selama proses hukum Habib Rizieq.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kepala Lapas Cipinang, Kepala Lapas Jakarta Pusat, Kapolri, Kapolsek Tahti. Mabes, Kasat Reskrim Mabes Polri dan semua pihak yang telah membantu dalam rangkaian hukum Habib Rizieq Shihab hingga kembali ke masyarakat dan rakyat,” imbuhnya.

Habib Rizieq menjalani masa percobaan hingga 10 Juni 2024

Habib Rizieq Shihab sebelumnya dinyatakan bebas bersyarat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan masa pembebasan bersyarat Habib Rizieq hingga 10 Juni 2024

“Setelah masa percobaan: 10 Juni 2024,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rika Aprianti dalam keterangan tertulis, Rabu (20/7).